Peraturan Penggunaan Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Peraturan Tiga Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Penggunaan Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

3 Februari 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

 

oie_2292855hUCsIDID.jpg

Keputusan Bersama 3 Menteri ini dibuat dengan menimbang, bahwa:

  1. Sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensu dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat tolerani ata keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
  2. Sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.
  3. Pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jejang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi berasagama dan toleransi atas keragaman agama.

Keputusan ini, memiliki 7 poin penting yaitu:

Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah di daerah jenjang dasar dan menengah berhak untuk menggunakan seragam dan atribut tanpa/dengan kekhasan agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut.

Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. 

Pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruki, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan/atau kepala sekolah yang bertentangan dengan Keputusan ini paling lama 30 hari kerja terhitung setelah ditetapkannya keputusan ini.

Jika pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah tidak melaksanakan Keputusan Bersama ini, Maka:

  1. Pemerintah daerah memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan,
  2. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan,
  3. Kemendagri memberikan sanksi kepada bupati/wali kota dan gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuaai peraturan.
  4. Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dari Kemendikbud sesuai peraturan.
  5. Kemenag melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemda dan/atau sekolah bersangkutan, serta memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana poin sebelumnya.

Keputusan ini dikecualikan untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang beragama ISlam di Provinsi Aceh sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Aceh.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 3 Februari 2021.

 

Sumber: