Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri mengenai Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri mengenai Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 telah diumumkan. Menimbang dari situasi dan keadaan saat ini, fokus perubahan kebijakan yang diangkat adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning, serta kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). Tentunya hal ini diikuti dengan syarat-syarat dan protokol yang wajib untuk dipatuhi.

 

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash.jpg

Prinsip kebijakan pendidikan di masa Covid-19 :

  1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menerapkan kebijakan pembelajaran
  2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikosial

Menurut data statistik covid19.go.id, menyatakan  :

chart.png

 

Perluasan pembelajaran tatap muka 

  • Pada daerah zona kuning dan hijau, pembelajaran diperbolehkan tapi tidak diwajibkan dengan mempertimbangkan risiko kesehatan dan persetujuan Pemda atau Kanwil, Kepala Sekolah dan orangtua
  • Pada zona merah dan oranye, pembelajaran tetap dilarang dan melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR)
  • Data zonasi dilakukan per kabupaten/kota berdasarkan data satuan tugas nasional Covid-19, yang bisa dilihat pada http://covid19.go.id/peta-risiko
  • Zonasi pada pulau-pulau kecil menggunakan pulau-pulau kecil berdasarkan pemetaan satuan tugas provinsi/kabupaten/kota setempat

Pelaksanaan pendidikan di zona hijau dan kuning :

  • Jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, SMK) dapat memulai pembelajaran tatap muka secara bersamaan dengan pertimbangan risiko kesehatan
  • PAUD dapat memulai pendidikan paling cepat 2 bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah
  • Madrasah dan sekolah berasrama dibuka secara bertahap selama masa transisi (dua bulan pertama)
  • Perguruan tinggi di semua zona tetap menggunakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), namun diperbolehkan tatap muka untuk praktikum atau penelitian dengan menerapkan protokol kesehatan.
  • SMK diperbolehkan melaksanakan pembelajaran praktik mata pelajaran produktif dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap diawali masa transisi selama 2 bulan, lalu jika sudah aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30% - 50% peserta didik per kelas :

  • SD, SMP, SMA dan SMK dibatasi menjadi 18 peserta didik per kelas
  • SLB menjadi 5 peserta didik per kelas
  • PAUD menjadi 5 peserta didik per kelas
  • Jumlah dan jam berlajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan mengikuti protokol kesehatan

Protokol kesehatan di satuan pendidikan :

  • Peserta didik wajib memakai masker kain non medis 3-2 lapis yang didalamnya diisi tisu dan diganti setiap 4 jam/lembab
  • Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer
  • Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
  • Kondisi warga sekolah harus sehat dan jika mengidap cormobid, dalam kondisi terkontrol. Selain itu, tidak memiliki gejala Covid-19 baik diri sendiri ataupun orang sekitar peserta didik
  • Kantin, kegiatan olahraga, ekstrakuler dan kegiatan selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak diperbolehkan

Jika satuan pendidikan terindikasi tidak aman atau tingkat risiko daerah tidak aman, satuan pendidikan wajib ditutup kembali.

Implementasi dan evaluasi tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Provinsi atau Kabupaten/Kota bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 untuk memantau tingkat resiko Covid-19 di daerah.

Kurikulum Darurat (dalam Kondisi Khusus)

Kurikulum Darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar, mengacu pada kurikulum 2013, untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kurikulum ini berlaku sampai akhir tahun ajaran (tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir). 

Tujuannya untuk  mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan Kurikulum ini disiapkan untuk jenjang sekolah dasar menengah (termasuk pendidikan khusus.

Kurikulum ini diharapkan membantu mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi dan mengurangi kendala yang dihadapi oleh guru, orangtua dan siswa.

Modul pembelajaran khusus untuk PAUD dan SD, di mana PJJ sulit dilakukan. Modul ini berisikan panduan untuk guru, pendamping (orangtua/wali), dan siswa serta mencakup uraian berbasis aktivitas. Modul ini diharapkan dapat mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah, serta membantu orangtua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar di rumah.

Satuan pendidikan dapat memilih 3 opsi pelaksanaan kurikulum :

  1. Tetap menggunakan kurikulum nasional 2013
  2. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus)
  3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri

Untuk membantu siswa yang paling terdampak pandemi dan berpotensi paling tertinggal, guru perlu melakukan asesmen diagnostik secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif untuk kemampuan dan capaian belajar siswa serta non-kognitif untuk aspek psikologis dan kondidi emosional siswa sebagai dampak PJJ. 

Untuk mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru yaitu guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka salam seminggu namun, guru dapat fokus untuk memberikan pembelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam. Hal ini tercantum pada Keputun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

 

Sumber :

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri :