Pembaruan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Pembelajaran Tatap Muka

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19

engin-akyurt-KtYvqysesC4-unsplash.jpg

Pada 21 November 2020 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui siaran langsung pada akun resminya di youtube yaitu KEMENDIKBUD RI, mengeluarkan pengumuman keputusan bersama yang merupakan hasil tindak lanjut dari evaluasi peraturan darurat yang telah disahkan bulan Agustus 2020 lalu. Pengumuman ini mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. 

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari menteri-menteri terkait pada sektor pendidikan dan penanganan pandemi Covid-19, antara lain :

  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Kementerian Agama
  • Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Kesehatan
  • Badan Penanggulangan Nasional Bencana

Menurut Kemenko PMK, survey menunjukan bahwa pada pelaksanaan pembelajaran terdapat 660 ribu lebih satuan pendidikan dan lebih dari 68 juta peserta didik yang terdampak oleh Covid-19 sehingga harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kondisi geografis yang berbeda-beda juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Untuk wilayah yang memadai masih bisa dilaksanakan pembelajaran daring sedangkan yang tidak akan sulit. Hal ini disiasati oleh satuan pendidikan dengan melakukan PJJ yang dapat dijangkau oleh seluruh peserta didik melalui TVRI, radio serta metode guru kunjung. PJJ dilakukan demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, serta tidak mengambil resiko kehilangan 1 generasi.

Berdasarkan evaluasi dan implementasi kebijakan yang dilakukan bersama dengan berbagai pihak terkait pendidikan menunjukan bahwa PJJ memberikan dampak negatif bagi peserta didik. Disadari pula PJJ tidak optimal karena peserta didik hanya memperoleh sebagian unsur kompetensi yang harus dikuasai yaitu unsur knowledge (ilmu) saja (unsur pendidikan terdiri atas knowledge, skill, attitude dan values). 

Data Kemdikbud juga menunjukan bahwa 87% satuan pendidikan melakukan PJJ dan sisanya 13% sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).

Selain itu, data juga menunjukan bahwa semakin lama PTM tidak terjadi dan semakin lama dilakukan PJJ, maka semakin besar dampak negatif pada anak, yaitu :

  1. Ancaman putus sekolah 

Anak harus bekerja membantu keluarga di masa pandemi dan persepsi ortu yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar.

  1. Kendala tumbuh kembang 

Adanya kesenjangan capaian belajar, turunnya keikutsertaan PAUD sehingga ketidakoptimalan pertumbuhan di usia emas, risiko “learning loss” pada kognitif maupun perkembangan karakter.

  1. Tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga 

Tingginya tingkat stress anak dan terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi. 

Selain itu, menurut Kemenag Lebih dari 10 juta peserta didik di bawah binaannya tidak dapat menjalani PTM. Hal ini dinilai kurang efektif sebab :

  1. Adanya ketimpangan jaringan informasi teknologi (IT)
  2. Kesiapan silabus, kurikulum darurat dan kesiapan budaya yang kurang
  3. Kurangnya literasi digital pendidik dalam menjalankan PJJ

 

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kondisi kecamatan, desa dan/atau kelurahan dapat berbeda antara satu dan lainya. Hal ini menunjukan bahwa keseragaman pemberian izin dinilai kurang sesuai. Evaluasi tersebut menjadi dasar pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran akademik 2020/2021.

Kebijakan ini berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan, dengan mempertimbangankan :

  1. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan dan kapasitas daerahnya.
  2. Kondisi pada kecamatan dan/atau desa/kelurahan pada satu kabupaten/kota yang sama berbeda-beda.
  3. Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah melalui pertimbangan holistik dan selaras dengan sektor lain di daerah.

Prinsip dasar kebijakan ini :

  1. Kesehatan & keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama.
  2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial.

 

Adanya pemberian kewenangan penuh pada pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag dalam memberikan izin PTM yang dilakukan secara serentak atau bertahan per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang berlaku mulai Januari 2021 sehingga mendorong kesiapan daerah dan sekolah untuk penyesuaian ini.

 

Ada 3 pihak yang dapat memberikan PTM, antara lain :

  1. Pemda/Kanwil/Kantor Kemenag
  2. Satuan pendidikan penuhi daftar periksa termasuk persetujuan komite sekolah/perwakilan orangtua
  3. Orangtua 

Hal ini membuat PTM ini diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Peta zonasi risiko Covid-19 tidak lagi menentukan pemberian izin.

Faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin PTM, antara lain :

  1. Tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya
  2. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan
  3. Kesiapan satuan pendidikan dalam pelaksanaan PTM yang sesuai daftar periksa
  4. Akses sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah (BDR)
  5. Kondisi psikososial peserta didik
  6. Kebutuhan layanan pendidikan bagi orangtua/wali yang bekerja di luar rumah
  7. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan
  8. Tempat tinggal warga satuan pendidikan
  9. Mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa
  10. Kondisi geografis daerah

 

Daftar pemeriksaan diperbolehkannya PTM, yaitu :

  1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer dan desinfektan
  2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
  3. Kesiapan menerapkan wajib masker
  4. Memiliki thermogun
  5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki Komorbid terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman dan memiliki riwayat perjalanan di daerah dengan risiko Covid-19 tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkontaminasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
  6. Mendapatkan persetujuan komisi sekolah/perwakilan orangtua/wali

 

Protokol kesehatan PTM pada masa transisi dan masa kebiasaan baru

1. Kondisi kelas :

  • Jaga jarak minimal 1,5 meter
  • Jumlah maksimal peserta didik per ruangan : 

PAUD 5 (dari standar 15 peserta didik,

Pendidikan dasar dan menengah : 18 (dari standar 36 peserta didik), 

SLB : 5 (dari standar 8 peserta didik).

2. Jadwal pembelajaran dengan sistem bergiliran (shifting) rombongan belajar

3. Perilaku wajib menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak/tidak melakukan kontak fisik dan menerapkan etika batuk/bersin

4. Kondisi medis warga satuan pendidikan sehat dan jika mengidap comorbid harus dalam kondisi terkontrol serta tidak memiliki gejala Covid-19

5. Kantin tidak diperbolehkan pada masa transisi namun diperbolehkan dengan protokol kesehatan pada masa kebiasaan baru

6. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan pada masa transisi, namun diperbolehkan kecuali kegiatan yang tidak dapat didukung protokol kesehatan pada masa kebiasaan baru

7. Kegiatan selain pembelajaran pada masa transisi tidak diperbolehkan dan dapat diperbolehkan pada masa kebiasaan baru dengan protokol kesehatan

8. Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan protokol kesehatan

 

Menurut Kemendagri, langkah-langkah yang harus dilakukan satuan pendidikan agar tidak terjadinya cluster baru pada PTM, yaitu :

  1. Antisipasi mobilitas peserta didik dengan sistem transportasi publik yang sesuai protokol karena adanya lonjakan jumlah penumpang dari peserta didik ketika PTM berlangsung.
  2. Perlu adanya peran Diskominfo dan Humas tiap daerah untuk melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan beserta pentingnya peran orangtua dalam mengawasi dengan ketat protokol kesehatan peserta didik.
  3. Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi protokol kesehatan pada satuan pendidikan.
  4. Daerah harus memiliki tempat karantina jika nantinya terjadi cluster baru.
  5. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak terkait.
  6. Pemberian dana bantuan yang terkonsentrasi pada daerah yang membutuhkan.
  7. Perlu adanya monitoring evaluasi dari pemerintah pusat.

 

  • Sumber 

https://www.youtube.com/watch?v=_rcPXE8FExM&t=27s