Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2021

Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 Mendaptakan Respons Baik dari Masyarakat.

oie_885916XMF27wal.jpg

Hal tersebut ditunjukkan dari hasil survei yang dilakukan Arus Survei Indonesia, bahwa:

  • 84,7% responden menilai program bantuan kuota internet merupakan langkah tepat dalam menjawab krisis wabah korona (COVID-19).
  • 85,6% responden menilai bahwa program bantuan internet gratis meringankan beban beban ekonomi orangtua pelajar/mahasiswa dalam membeli paket internet.

Berdasarkah hal ini dan masukkan dari masyarakat, kebijakan bantuan kuota data internet akan dilakukan juga di tahun 2021. Hal ini tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal (Persejen) Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket kuota Data Internet Tahun 2021 yang terdiri atas 3 pasal yang disahkan pada tanggal 1 Maret 2021.

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Paket Kuota Data Internet Tahun 2021 merupakan pedoman dalam menentukan, menetapkan, dan menyalurkan bantuan paket kuota data internet kepada:

  1. Peserta didik dan Pendidik pendidikan anak usia dini (PAUD),
  2. Peserta  didik dan Pendidik jenjang pendidikan dasar dan menengah,
  3. Mahasiswa dan Dosen.

Tujuan Bantuan

Menunjang pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19.

Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui Operator Seluler yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa telekomunikasi seluler.

Rincian Jumlah Bantuan

  1. Peserta didik PAUD mendapatkan 7 GB/bulan selama 3 bulan.
  2. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10 GB/bulan selama 3 bulan.
  3. Mahasiswa dan Dosen mendapatkan 15 GB/bulan selama 3 bulan.
  4. Pendidik mendapatkan 12 GB/bulan selama 3 bulan.

Sisa kuota paket data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akan hangus atau tidak bersifat akumulatif untuk bulan selanjutnya.

Syarat Penerima Bantuan

a. Peserta didik PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan menengah.
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik.
  • Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orangtua/anggota keluarga/wali.
b. Pendidik PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan menengah
  • Terdaftar di aplikasi dapodik dan berstatus aktif.
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
c. Mahasiswa
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree.
  • Memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester berjalan.
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
d. Dosen
  • Terdaftar di aplikasi PDDIkti dan berstatus aktif.
  • Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP).
  • Memiliki nomor ponsel aktif.

 

Mekanisme Penyiapan Data Awal, Verifikasi, dan Validasi Data Nomor Ponsel

a. Peserta didik dan pendidik PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah
  • Satuan pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
  • Operator satuan pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).
  • Operator satuan pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.
b. Mahasiswa dan Dosen
  • Perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id).
  • Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.
c. Verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
  • Operator seluler menarik data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi setiap hari.
  • Variabel data yang ditarik meliputi:
  1. Peserta didik ID sebagai kode unik peserta didik
  2. Pendidik ID sebagai kode unik pendidik
  3. SDM ID sebagai kode unik dosen
  4. Jenjang pendidikan
  5. NPSN
  6. Kode perguruan tinggi
  7. Nama sekolah
  8. Nama perguruan tinggi
  9. Provinsi
  10. Kabupaten
  11. Kecamatan
  12. Nomor ponsel
  • Operator seluler melakukan erifikasi dan validasi nomor ponsel.
  • Operator seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok nomor ponsel aktif, tidak aktif, dan tidak ditemukan.

Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

a. PAUD, jenjang pendidikan, dasar dan menengah.
  1. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada satuan pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id 
  2. Operator satuan pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi:  https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id 
  3. Pengelola satuan pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang tidak mendapatkan bantuan ini pada November 2020 dan nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  4. Pengelolan satuan pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM dalam aplikasi verifikasi validasi.
  5. Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan susah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima paket bantuan ini pada tahap penyaluran berikutnya.
  6. Untuk nomor ponsel yang telah mendapatkan bantuan paket kuota data internet pada November 2020 tidak perlu dibuatkan SPTJM baru.
  7. Dinas Pendidikan memonitor satuan pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada apilkasi verifikasi validasi dan menghimbau satuan pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
  8. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakuan pengecekan/pemeriksaan SPTJM satuan pendidikan/sekolah.
b. Satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi
  1. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada satuan pendidikan melalui aplikasi PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id
  2. Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui https://pddikti.kemdikbud.go.id
  3. Pimpinan perguruan tinggi membuat SPJM untuk nomor ponsel yang tidak mendapat bantuan pada November 2020 dan nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  4. Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti https://kuotadikti.kemdikbud.go.id
  5. nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima bantuan pada tahap penyaluran berikutnya.
  6. Nomor ponsel yang mendapat bantuan bulan November 2020 tidak perlu dibuatkan SPTJM baru.
  7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta.
  8. Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Dirjen Pendidikan Vokasi memastikan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

 

Tata Kelola Pencairan Bantuan

  1. PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menetapkan jumlah penerima bantuan paket kuota internet berdasarkan data penerima bantuan November 2020 dan pemutakhiran data oleh Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi yang sudah dilengkapi SPTJM.
  2. PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pemesanan bantuan paket kuota internet kepada operator seluler dalam bentuk surat pesanan (SP).
  3. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengirimkan daftar penerima bantuan kepada operator seluler.
  4. Operator seluler mengirimkan paket kuota data sesuai daftar penerima bantuan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi.
  5. Operator seluler melaporkan hasil pengiriman paket kuota data internet kepada PPK pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
  6. PPK menerima laporan hasil pengiriman bantuan dari operator seluler dan dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan (BAST).
  7. Operator seluler mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK berdasarkan BAST.
  8. PPK melakukan proses pembayaran.

 

Penyaluran Bantuan

  • Penyaluran dilakukan selama 3 bulan dari bulan Maret 2021 - Mei 2021 dengan jadwal:
  1. Bulan pertama pada tanggal 11-15 Maret 2021
  2. Bulan kedua pada tanggal 11-15 April 2021
  3. Bulan ketiga pada tanggal 11-15 Mei 2021
  • Masa berlaku bantuan 30 hari terhitung sejak paket kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
  • Setiap nomor ponsel penerima bantuan dapat menerima paling banyak 3 bantuan dengan ID penerima bantuan yang berbeda.

 

Pemanfaatan Bantuan

Bantuan tidak dapat digunakan untuk mengakses:

  1. Situs yang diblokir Kominfo
  2. Situs dan aplikasi lain yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id

 

Rekonsiliasi Data

Dilaksanakan setiap bulan disaat masa aktif kuota habis.

  1. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan rekonsiliasi pengguna bantuan dengan operator seluler.
  2. Bagi nomor ponsel yang penggunaan kuotanya 0 byte yaitu bantuan tersebut dihentikan pada bulan ketiga dan operator seluler wajib mengembalikan biaya bantuan tersebut ke kas negara.
  3. Bagi nomor ponsel yang penggunaan kuotanya diatas 0 byte dan dibawah 1 GB, maka bantuan untuk nomor tersebut dihentikan pada bulan ketiga.

 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa

Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dnegan mekanisme pangadaan barang/jasa dalam keadaan darurat kepada operator seluler dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2021.

 

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Laporan ini berupa laporan hasil pengiriman bantuan dari operator seluler sesuai dengan ketentuan peraturan sebagai syarat penerbitan BAST, sekurang-kurangnya terdiri atas:

  1. Nomor ponsel peneirma bantuan,
  2. Realisasi penyaluran bantuan,
  3. Besaran data kuota yang terpakai dalam satuan Gigabyte (GB).

 

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

KPA dan/atau PPK pada Pusat data dan Teknologi Informasi melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pendadaan dalam penanganan darurat melalui operator seluler, meliputi proses penunjukan operarator seluler, pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil kerja dan serah terima hasil pekerjaan.

  1. Monitoring dilakukan terhadap keseuaian antara kontrak pekerjaan dengan realisasi penyaluran kuota data internet di lapangan oleh operator seluler.
  2. Evaluasi untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencanan tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.
  3. Pelaporan yang akan diserahkan kepada Kemendikbud yang isinya:
  • Spesifikasi paket bantuan kuota data internet,
  • Rencana dan realisasi anggaran,
  • Sumber daya yang digunakan,
  • Kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan,
  • Hal-hal lain yang dianggap perlu.

 

Pengawasan dan Pelayanan Hukum

Pengawasan

Pihak yang terlibat dalam bantuan ini wajib mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan bantuan paket kuota data internet.

Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Pengawasan dilakukan oleh Inspektor Jenderal Kemendikbud dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan untuk memantuan pelaksanaan pengadaan bantuan ini dan apabila terindikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu Kemendikbud.

Pelayanan Hukum

Kemendikbud memberikan pelayanan hukum kepada KPA dan/atau PPK Pusat Data dan Teknologi Informasi yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat terkait pelaksanaan tugas dalam pengadaan bantuan. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan dan dapat dibantu oleh Advokat.

Sanksi

Para pihak yang terkait dalam proses bantuan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi sesuai dengn ketentuan peraturan.

 

Ketentuan Pajak

Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan bantuan ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Sumber:

  • https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/03/mendapat-respons-positif-kemendikbud-lanjutkan-kebijakan-bantuan-kuota-data-internet-tahun-2021

Revision #2
Created Fri, Mar 5, 2021 8:32 AM by Helmi Ayu Restiana
Updated Mon, Mar 8, 2021 6:19 PM by Adhimas