Tata Cara Pengelolaan Dana dan Sarana Pengaduan Sekolah Untuk Dana BOS Reguler

Lampiran pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler berisikan tata cara dan pengelolaan dana, format laporan rekapitulasi dan sarana pengaduan.

oie_1553419Fsyzc6S7.jpg

Tata Cara Pengelolaan

Ketentuan pengelolaan Dana BOS Reguler :

  1. Pemerintah daerah melakukan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengelolaan dana pada pemerintah daerah dilakukan oleh tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota
  3. Tim BOS provinsi ditetapkan oleh gubernur melalui surat keputusan gubernur dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut : gubernur sebagai pengarah; penanggung jawab (sekretaris daerah provinsi sebagai ketua, kepala dinas pendidikan dan kepala dinas lain terkait/badan/biro pengelola keuangan daerah sebagai anggota); tim pelaksana terdiri atas sekretaris dinas yang menangani urusan pendidikan provinsi sebagai ketua pelaksan dan anggota (tim pelaksana SD dan SMP; SMA; SMK; SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB), penanggung jawab data (penanggung jawab data BOS SD dan SMP; SMA; SMK; SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB) dan pelaksana unit publikasi, layanan informasi atau humas.
    1. Tugas dan tanggung jawab tim BOS Provinsi :
    • Mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah provinsi dengan SMA,SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan;
    • Mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan;
    • Melakukan penandatangan naskah perjanjian hibah atas nama gubernur dengan kepala/pimpinan badan penyelenggara sekolah yang disebutkan di atas (SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB) yang diselenggarakan masyarakat atau dengan pemda kabupaten/kota yang mewakili SD dan SMP sesuai ketentuan peraturan;
    • Melatih, membimbing dan mendorong SMA,SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;
    • Membantu sekolah, yang disebutkan di atas, yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan mandiri
    • Melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan program BOS Reguler kepada Tim BOS kabupaten/kota/sekolah yang disebutkan di atas, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan masyarakat;
    • Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS reguler pada sekolah yang disebutkan di atas dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana. Pembinaan dalam pengelolaan dana difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
    • Memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
    • Memastikan semua penggunaan dana di sekolah dimasukan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
    • Memastikan sekolah yang disebutkan di atas menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data sekolah;
    • Menugaskan sekolah yang disebutkan di atas untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
    • Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
    • Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
    • Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana baik secara luring maupun daring;
    • Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada sekolah yang disebutkan di atas.
  4. Tim BOS kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota dengan susunan keanggotaan :

    • bupati/ wali kota sebagai pengarah
    • Kepala dinas yang menangani pendidikan di kabupaten/kota sebagai penanggung jawab
    • Tim pelaksana : sekretaris dinas yang menangani pendidikan di kabupaten/kota sebagai pelaksana, anggota berisikan tim pelaksana SD dan SMP, penanggung jawab data berisikan penanggung jawab data BOS SD dan SMP, unit publikasi, layanan informasi/humas

    Tugas tim BOS kabupaten/kota hampir sama dengan tugas tim BOS provinsi, namun dikurangi dari poin a dan b dan hanya pada SD dan SMP. Struktur tim BOS provinsi dan kabupaten/kota dapat disesuaikan sesuai daerah dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program dan struktur kedinasan.

Pengelolaan Dana

  1. Dana dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah
  2. Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah
  3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana sesuai prioritas kebutuhan memperhatikan prinsip pengelolaan dana
  4. Penggunaan dana hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun
  5. Penggunaan dana harus didasarkan pada guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan, khususnya pengembangan
  6. Pengelolaan dana di sekolah dilakukan oleh tim BOS sekolah
  7. Tim BOS sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah dengan susunan keanggotaan : kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan anggota berisikan bendahara, 1 orang dari guru, 1 orang dari komite sekolah, 1 orang dari orangtua/wali siswa di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan pertimbangan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.
  8. Pengelolaan dana pada sekolah terbuka melibatkan pengelola sekolah terbuka dengan penanggung jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjang
  9. Tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah :
  • Mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid di Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah
  • Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk ke Dapodik
  • Menyusun RKAS mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana
  • Melakukan input RKAS pada sistem Kementerian
  • Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana
  • Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana sesuai ketentuan
  • Melakukan konfirmasi dana sudah diterima dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana melalui bos.kemdikbud.go.id
  • Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima
  • Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik dari Dana BOS Reguler maupun sumber lain
  • Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

 

Penggunaan dana :

  1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang relevan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
  2. Pembiayaan pengembangan perpustakaan untuk penyediaan buku teks utama yang sesuai dengan kurikulum, memenuhi rasio 1 buku untuk setiap siswa setiap pelajaran, memenuhi kebutuhan buku guru pada setiap tema yang diajarkan, buku yang telah dinilai/ditetapkan oleh Kementerian dan pegangan dalam proses pembelajaran sekolah.
  3. Penyediaan buku pendamping yang sesuai dengan kurikulum dan ditetapkan Kementerian.
  4. Penyediaan buku non teks yang mendukung proses pembelajaran sekolah terutama penguatan karakter dan pengembangan literasi sekolah dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemda.
  5. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
  6. Pembiayaan kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran seperti pembiayaan penyelenggaraan segala ujian termasuk laporan hasil ujian, dan pembiayaan lain yang relevan.
  7. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah digunakan untuk pengelolaan dan operasional rutin sekolah yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pelaporan yang relevan sesuai peraturan.
  8. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
  9. Pembiayaan langganan daya atau jasa digunakan sekolah untuk mendukung kegiatan operasional meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.
  10. Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah untuk pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan.
  11. Penyediaan alat multi media pembelajaran yang sesuai kebutuhan sekolah.
  12. Pembiayaan penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemangangan guru dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.
  13. Pembiayaan penyelenggaraan uji kompetensi keahlian, sertifikasi keahlian dan uji kompetensi bahasa inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB.
  14. Pembiayaan untuk pembayaran honor guru sesuai ketentuan.

 

Tata Cara Pelaporan

Pelaporan disusun secara dengan dokumen pendukung yang sesuai dan sesuai dengan peraturan, kemudian mempublikasikan laporan tersebut secara terbuka dengan format laporan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Reguler sekolah seperti pada lampiran Permendikbud Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler 2020. Pajak penggunaan dana mengikuti peraturan pajak nasional dan pajak daerah.

 

Sarana Pengaduan Layanan BOS Kementerian

Daring : bos.kemdikbud.go.id

Email : bos@kemdikbud.go.id

 

Unit Layanan Terpadu Kementerian

Telepon : 021-57903020, 021-57950225, 021-579903017

Faksimil : 021-5733125

Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

 

Sumber :