Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Peraturan ini ditetapkan pada 5 Februari 2020 yang berisikan 7 Bab, 21 Pasal dan lampiran.

 

oie_1554425gB9L8gxl.jpg

BOS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Tujuannya untuk membantu pembiayaan sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu. pembelajaran bagi peserta didik

Penggunaan dana ini dilakukan dengan prinsip :

  1. Fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah
  2. Efektivitas yaitu penggunaannya diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah
  3. Efisiensi yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
  4. Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan
  5. Transparansi yaitu dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah 

 

Penerima Dana 

Dana BOS Reguler diberikan kepada sekolah dengan syarat, sebagai berikut :

  1. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
  2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata di Dapodik;
  3. Memiliki izin operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata di Dapodik dan harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah atau disetujui oleh Kemdikbud;
  4. Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang selama 3 tahun terakhir, kecuali Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB, sekolah di wilayah tertinggal/terdepan/terluar/daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada wilayah kepadatan penduduk rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain;
  5. Bukan satuan pendidikan kerjasama.

Penetapan sekolah penerima Dana BOS Reguler, sesuai syarat tersebut, berdasarkan data Dapodik per tanggal 31 Agustus yang merupakan batas akhir pengambilan data oleh Kemdikbud untuk penetapan penyaluran dana tersebut.

 

Alokasi Dana

Alokasi dana diberikan kepada sekolah dihitung berdasarkan satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik sesuai NISN pada Dapodik. Satuan biaya yang dimaksud, yaitu :

  • Rp 900.000,- per 1 orang peserta didik SD tiap 1 tahun
  • Rp 1.100.000,- per 1 orang peserta didik SMP tiap 1 tahun
  • Rp 1.500.000,- per 1 orang peserta didik SMA tiap 1 tahun
  • Rp 1.600.000,- per 1 orang peserta didik SMK tiap 1 tahun
  • Rp 2.000.000,- per 1 orang peserta didik SDLB, SMPLB,SMALB dan SLB tiap 1 tahun

*Untuk Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB,SMALB dan SLB dengan peserta didik kurang dari

**60 orang, tetap dihitung sebesar 60 peserta didik dikalikan satuan biaya.

Untuk SMP terbuka dan SMA terbuka didasarkan pada jumlah peserta didik yang memiliki NISN dan perhitungannya disatukan dengan sekolah induk.

 

Penyaluran dana ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik. Penggunaan dana untuk membiayai penyelenggaraan operasional dapat langsung digunakan setelah dana masuk ke rekening sekolah.

Operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilaksanakan untuk membiayai :

  1. Penerimaan peserta didik baru
  2. Pengembangan perpustakaan
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
  4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
  5. Administrasi kegiatan sekolah
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
  7. Langganan daya dan jasa
  8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
  9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
  10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
  11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB
  12. Pembayaran honor (hanya dapat digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana yang diterima sekolah)

Penggunaan dana ini harus dilakukan sesuai kebutuhan. Pembelanjaannya dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa di sekolah sesuai ketentuan peraturan.

Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan Dana BOS Reguler untuk :

  1. Disimpan dengan maksud dibungakan
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain
  3. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau sejenisnya 
  4. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB dalam jaringan
  5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah
  6. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran
  7. Membeli pakaian, seragam atau sepatu untuk pendidik/peserta didik sebagai kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah)
  8. Pemeliharaan prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat
  9. Membangun gedung atau ruangan baru
  10. Membeli saham
  11. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota dan kementerian
  12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber lainnya
  13. Melakukan penyelewengan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
  14. Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan

Tim BOS provinsi dan kabupaten/kota tidak diperbolehkan untuk :

  1. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah
  2. Melakukan pemaksaan pembelian barang atau jasa pemanfaatan Dana BOS Reguler
  3. Mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana
  4. Bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOS Reguler

Tim BOS sekolah, provinsi dan kabupaten/kota yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pengelolaan, Pelaporan dan Tanggung Jawab Penggunaan Dana

Pengelolaan dan pelaporan dana dilakukan oleh sekolah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Tata cara pengelolaan dan pelaporan tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

Kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik per tanggal batas akhir pengambilan data. Kepala dina pendidikan memastikan semua sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diinput. Sekolah yang diselenggarakan pemerintahan daerah tidak menerima dana karena tidak mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Dapodik sesuai batas tanggal, maka biaya operasional sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangan.

Tim BOS sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kemdikbud melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Jika pelaporan tidak dilakukan, maka penyaluran dana pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.

 

Monitoring dan Evaluasi

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana sesuai kewenangannya.

  • Jika sekolah belum melakukan pemutakhiran data Dapodik sampai tanggal 31 Oktober 2019, maka pemutakhiran data dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2020.
  • Sisa Dana BOS Reguler tahun anggaran 2019 pada pemerintah daerah provinsi tetap disalurkan oleh sekolah sesuai dengan peraturan
  • Sisa Dana BOS Reguler tahun anggaran 2019 pada sekolah tetap digunakan oleh sekolah sesuai dengan peraturan

Peraturan-peraturan seperti Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, Permendikbud No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 
Sumber :