Perubahan Peraturan Petunjuk Teknis BOS Reguler

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 9 April 2020 yang terdiri atas 2 Pasal. Tujuan dibuat peraturan ini yaitu untuk mengubah Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99) agar sesuai dengan keadaan saat ini.

oie_1553332IqPf4zBz.jpg

Perubahan peraturan ini dilakukan dengan pertimbangan :

  1. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran di rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Covid-19 terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui Dana BOS Reguler;
  2. Ketentuan mengenai komponen pembiayaan dalam BOS Reguler yang telah dibuat belum mengakomodir penggunaan untuk operasional pembelajaran dari rumah sehingga perlu diubah.

Peraturan ini berisikan penambahan pasal pada Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Penambahan pasal ini terletak di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 9A.

Terdapat 4 Ayat dari dari Pasal 9A, yaitu :

  1. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, sekolah dapat menggunakan Dana BOS Reguler dengan ketentuan :
  • Pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
  • Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

 

  1. Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

 

  1. Pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan PNS dan harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
  • Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019
  • Belum mendapatkan tunjangan profesi
  • Memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah selama penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat

 

  1. Ketentuan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai pada ayat 2 dan 3  berlaku sejak April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

 

Sumber :