Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional

Pada tanggal 18 Juni 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional. Peraturan ini terdiri atas 12 Pasal yang mengatur mengenai penetapan Daerah Khusus.

oie_155638Z7xzhRHs.jpg

Peraturan ini dibuat dengan menimbang beberapa faktor, yaitu :

  • Kebijakan pendidikan nasional perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi khusus daerah agar dapat menciptakan pembangunan pendidikan yang adil dan merata.
  • Melaksanakan kebijakan pendidikan nasional sesuai dengan karakteristik dan kondisi khusus perlu melakukan identifikasi, pemetaan dan penetapan daerah khusus.
  • Peraturan sebelumnya, Permendikbud Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru di Daerah Khusus, sudah tidak sesuai dan perlu diganti.

Isi dari peraturan ini, antara lain :

Daerah khusus ditetapkan adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya. Daerah khusus ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan yang adil dan merata sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penetapan ini bertujuan untuk :

  • Memastikan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.
  • Acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah

Penetapan ini dilaksanakan dengan prinsip :

  1. Efektivitas : penetapan diupayakan dapat mengoptimalkan hasil, pengaruh dan daya guna intervensi kebijakan pendidikan di daerah khusus.
  2. Efisien : menggunakan mekanisme prioritas untuk menentukan daerah yang paling terpencil dan terbelakang dengan mempertimbangkan daerah dengan komunitas adat terpencil, daerah yang berbatasan dengan negara lain, daerah yang berada di pulau kecil dan terluar.
  3. Transparan : prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penetapan daerah khusus.
  4. Akuntabel : penetapannya menggunakan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis dan sesuai dengan peraturan.
  5. Keadilan : memperhatikan keseimbangan distribusi kewenangan dengan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dengan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 
  6. Cepat dan tepat : penetapannya pada daerah dengan kondisi bencana dan keadaan darurat harus dilaksanakan cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

 

Daerah khusus dibagi berdasarkan kondisi :

  1. Geografis :
  • Daerah terpencil atau terbelakang
  • Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil
  • Daerah berbatasan dengan negara lain
  • Daerah pulau terkecil atau terluar

Penetapannya kondisi geografis ini berdasarkan kriteria daerah khusus dan metode perhitungan indeks wilayah yang telah ditetapkan pada keputusan menteri. Kriteria daerah khusus yang dimaksud yaitu :

  • Kriteria keterjangkauan wilayah terdiri atas indikator variasi moda transportasi darat, air atau udara dan aksesibilitas jalan darat serta keterpencilan daerah.
  • Kriteria keberadaan fasilitas terdiri atas indikator fasilitas listrik dan komunikasi.

Penetapan ini dievaluasi paling lama 1 kali dalam 2 tahun dengan berdasarkan perhitungan kembali indeks wilayah dan analisis kualitataif.

  1. Kedaruratan :
  • Daerah yang terdampak bencana alam
  • Daerah yang terdampak bencana sosial
  • Daerah dalam keadaan darurat dengan pertimbangan hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum (fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, sarana air bersih, dan informasi dan komunikasi) serta minimnya fasilitas perlindungan keamanan fisik dan nonfisik

 

Sumber :