PAUD dan Pendidikan Kesetaraan : Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (1)

Pada tanggal 28 Februari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Peraturan ini terdiri atas 8 BAB, 19 Pasal, dan lampiran.

oie_1551612qVubL5ix.jpg

Pembuatan peraturan ini menimbang berdasarkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan PAUD dan pendidikan kesetaraan yang bermutu dengan pemerintah mengalokasikan dana khusus nonfisik bantuan operasional.

 

DAK nonfisik BOP PAUD dan BOP kesetaraan

Dana alokasi khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah program pemerintah untuk membantu menyediakan pendanaan biaya operasional kegiatan pembelajaran program paket A, paket B dan paket C.

Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan penyelenggara PAUD atau pendidikan kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK nonfisik BOP PAUD dan BOP kesetaraan.

 

Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, yaitu :

  • Membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada lembaga pendidikan PAUD atau pendidikan kesetaraan.
  • Meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti PAUD atau pendidikan kesetaraan yang berkualitas.
  • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan PAUD dan pendidikan kesetaraan.

 

Prinsip pelaksanaan, meliputi :

  1. Efisien : penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Efektif : sesuai kebutuhan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang besar sesuai sasaran.
  3. Transparan : menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapat informasi mengenai pengelolaan DAK nonfisik BOP PAUD dan BOP kesetaraan.
  4. Adil : semua anak memperoleh hak yang sama dalam layanan PAUD dan pendidikan kesetaraan.
  5. Akuntabel : pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
  6. Kepatutan : penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
  7. Manfaat : pelaksanaan program/kegiatan sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan dirasakan secara riil manfaat dan berdaya guna bagi PAUD atau pendidikan kesetaraan.

 

Sasaran dari bantuan dana ini yaitu peserta didik. Peserta didik yang pada PAUD harus memenuhi syarat, antara lain :

  • Terdata dalam Dapo PAUD Dikmas
  • Verusia 0 - 6 tahun

Sedangkan, peserta didik pada pendidikan kesetaraan memiliki syarat :

  • Terdata dalam Dapo PAUD Dikmas
  • Berusia 7 - 21 tahun, kecuali kelas lanjutan dapat di atas usia 21 tahun

 

Satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang dimaksud, yaitu :

  • Taman kanak-kanak (TK)
  • Kelompok bermain
  • Taman penitipan anak (TPA)
  • Satuan PAUD sejenis

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan yang dimaksud, yaitu :

  • Sanggar kegiatan belajar
  • Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)

Satuan pendidikan di atas dapat memperoleh DAK nonfisik dengan syarat :

  1. Memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional
  2. Memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan
  3. Memiliki NPWP
  4. Memiliki peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas (PAUD paling sedikit 9 peserta didik, kecuali PAUD yang berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar. Sedangkan, pendidikan kesetaraan paling sedikit 10 peserta didik)

 

Alokasi dan Penyaluran

Besaran dana yang disalurkan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikali satuan biaya. Peserta didik yang dimaksud harus terdata di Dapo PAUD Dikmas dan diverifikasi olek dinas pendidikan sesuai surat keputusan pemerintah daerah. Satuan biaya lebih rinci :

  1. DAK nonfisik BOP PAUD sebesar RP 600.000,- per peserta didik per tahun
  2. DAK nonfisik BOK pendidikan kesetaraan program :
  • Paket A : Rp 1.300.000.- per peserta didik per tahun
  • Paket B : Rp 1.500.000.- per peserta didik per tahun
  • Paket C : Rp 1.800.000.- per peserta didik per tahun

Penyaluran masing-masing dana dilakukan secara 2 tahap sesuai ketentuan peraturan. DAK nonfisik ini diterima secara utuh oleh PAUD dan pendidikan kesetaraan tanpa adanya pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun oleh pihak manapun.

 

Penggunaan DAK Nonfisik

Penggunaan dana ini harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. PAUD dan pendidikan kesetaraan harus menyusun RKAS. jika dalam penggunaan terjadi perbedaan atau perubahan pembelanjaan, maka satuan pendidikan harus mengajukan usul perbaikan RKAS kepada dinas pendidikan. DAK nonfisik tidak boleh digunakan untuk :

  1. Disimpan untuk dibungakan
  2. Dipinjamkan pada pihak lain
  3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi pendidikan satuan pendidikan
  4. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis daerah hingga pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik atau pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
  5. Membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi peserta didik atau pendidik
  6. Rehabilitasi gedung
  7. Membangun gedung atau ruangan baru
  8. Membeli barang fisik/elektronik 
  9. Membeli mebel
  10. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten/kota secara penuh
  11. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional satuan pendidikan
  12. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi atau pendampingan terkait DAK nonfisik atau perpajakan program DAK nonfisik yang dilaksanakan satuan pendidikan di luar satuan kerja perangkat daerah  pendidikan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kementerian
  13. Membeli buku, alat dan bahan pembelajaran atau bahan main mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, serta adanya diskriminasi terhadap SARA
  14. Membiayai keperluan apapun diluar RKAS yang telah diajukan
  15. Melakukan gratifikasi, memberikan janji atau sesuatu kepada siapapun terkait DAK nonfisik

*kebutuhan biaya pengelolaan atau manajerial oleh pemerintah daerah tidak boleh dibebankan pada DAK nonfisik.

*pengambilan DAK nonfisik melalui rekening bank satuan pendidikan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaannya.

 

Dana Cadangan

Pemerintah menyediakan dana cadangan (buffer) untuk memfasilitasi kemungkinan adanya penambahan peserta didik pada satuan pendidikan setelah pagu ditetapkan. Pengajuannya dengan cara melampirkan rekapitulasi kekurangan dana yang dibutuhkan kepada Dirjen yang menyelenggarakan urusan di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dana cadangan dapat diajukan 2 kali paling lambat 15 November 2020 dan penggunaannya tidak boleh melewati tahun anggaran 2020.

 

Pelaporan

Satuan pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan berkewajiban untuk :

  • Mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran DAK nonfisik.
  • Menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan DAK nonfisik.
  • Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan.
  • Menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaannya ke dinas pendidikan.

Dinas pendidikan melaporkan DAK nonfisik kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen yang menyelenggarakan urusan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di setiap semester. Laporan tersebut terdiri atas :

  1. Laporan penyaluran penggunaan DAK nonfisik
  2. Laporan penyaluran penggunaan dalam 2 tahap yaitu tahap 1 (dikirim paling lambat 30 Juni 2020) dan tahap 2 (dikirim paling lambat 31 Januari 2020)
  3. Surat keputusan penetapan satuan pendidikan penerima DAK nonfisik dari pejabat yang ditunjukan oleh bupati/wali kota
  4. Revisi keputusan alokasi apabila terjadi kesalahan, ketidaktepatan, atau perubahan data
  5. Penanganan pengaduan masyarakat yang berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan dan status penyelesaian

*jika salah satu dari 2 tahap pelaporan tidak dilakukan, maka penyaluran tahap selanjutnya tidak dapat dilakukan.

 

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DAK nonfisik BOP PAUD dan BOP kesetaraan agar tidak terjadi masalah atau penyimpangan. Komponen utama yang dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran peserta didik, jumlah dana, waktu penyaluran, penggunaan dana, pertanggungjawaban dan kebermanfaatan. 

Hal ini dilakukan oleh tim manajemen DAK nonfisik BOP PAUD dan BOP kesetaraan yang terdiri atas :

  • Tim manajemen tingkat pusat
  • Unit pelaksanaan teknis PAUD dan DIkmas
  • Tim manajemen tingkat daerah

Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi langsung baik dari tim manajemen tingkat daerah maupun satuan pendidikan secara sampling.

 

Untuk melihat lebih menu penggunaan dana beserta format isian dapat dilihat pada bagian lampiran dari Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020.

 

Sumber :
  • https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/permendikbud_13_2020.pdf