Museum & Taman Budaya : Perubahan Peraturan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional

Pada 19 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan peraturan dengan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya. Terdapat 2 Pasal, 7 Keputusan, Lampiran I dan Lampiran II di dalam peraturan ini.

oie_1551846VgPrjD3C.jpg

Peraturan ini mengatur adanya perubahan dari Permendikbud Nomor 5 Tahun 2019. Perubahan yang dimaksud dari peraturan ini antara lain :

Pasal 1 pada Permendikbud tersebut diubah dan ditambahkan menjadi 10 Ayat untuk lebih lengkap dalam mendefinisikan pengertian dari :

  • Dana alokasi khusus nonfisik (DAK nonfisik)
  • Bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya (BOP MTB)
  • Museum
  • Taman Budaya
  • Perangkat daerah
  • Unit pelaksanaan teknis daerah museum dan taman budaya (UPTD MTB)
  • Pemerintah daerah
  • Pelaporan
  • Menteri
  • Kementerian

Perubahan pada Pasal 5 yang mengatur mengenai kriteria penerima DAK nonfisik BOP Museum dan DAK nonfisik BOP MTB. Kriteria penerima DAK nonfisik ini yaitu :

  • Museum dan taman budaya berada dibawah perangkat daerah yang menangani urusan bidang kebudayaan.
  • Museum daerah dan taman budaya daerah yang telah menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai peraturan.
  • Taman budaya telah memiliki lahan dan bagunan serta sarana.
  • Museum yang telah memenuhi standar pengelolaan sesuai peraturan.
  • Pemerintah daerah yang telah membuat surat kesediaan pengelolaan DAK nonfisik BOP museum atau taman budaya yang disetujui kementerian.
  • Taman budaya yang memiliki pengelola taman budaya.
  • Pemda menyediakan anggaran pengelolaan museum dan taman budaya dalam APBD.
  • Pemda dan/atau taman budaya telah memiliki program kegiatan museum dalam 1 tahun.

Pasal 7 pun juga diubah menjadi besaran alokasi DAK nonfisik BOP MTB ditetapkan oleh menteri.

Pada Pasal 10 terdapat perubahan dan penghapusan 1 ayat didalamnya, dari yang awalnya 3 Ayat menjadi 2 Ayat. Perubahan pasal 10, antara lain :

  • Penanggung jawab DAK nonfisik BOP MTB yaitu perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan pada provinsi atau kabupaten/kota.
  • Kepala perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan, dapat menunjuk kepala UPTD MTB atau pejabat lain yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan DAK nonfisik BOP MTB.

 Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan 2 Ayat, yaitu Ayat (1a) dan Ayat (5), serta Ayat 4 dihapuskan. Dengan isi :

  • Perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan atau UPTD MTB menyusun laporan realisasi dana BOP MTB dan pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK nonfisik BOP MTB.
  • Laporan realisasi dana BOP MTB disampaikan ke Kementerian Keuangan sesuai peraturan.
  • Laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK nonfisik BOP MTB disampaikan pada Dirjen yang menangani urusan kebudayaan paling lambat 10 hari setelah laporan realisasi dana diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
  • Dalam hal perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan dan UPTD MTB tidak menyampaikan laporan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka DAK nonfisik BOP MTB tahap selanjutnya tidak disalurkan.

Pasal 15 dihapus.

Ketentuan lampiran pada peraturan sebelumnya diubah menjadi sesuai lampiran yang tercantum pada lampiran peraturan ini. Yang mana untuk selengkapnya dapat dilihat pada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2020.



Sumber :
  • https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/permendikbud_18_2020.pdf